“Negara Tidak Akan Maju Tanpa UN”
Itulah salah satu kalimat yang diucapkan Pak Musliar Kasim | Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah membaca artikel tentang berita ini makanya saya tertarik untuk mempostingkan balik............ Maka inilah Pak Musliar berkesempatan diwawancara oleh Imam Hidayah, Badru Alwahdi, Salman Nasution dan Alireza Alatas dari Prioritas. Berikut petikannya:
Mengapa pemerintah bersikeras agar UN tetap dilaksanakan?
- Percayalah, kalau tidak diberi ujian, yakin saya sekolah itu tidak akan menerapkan proses belajar.
- Percayalah, kalau tidak diberi ujian, yakin saya sekolah itu tidak akan menerapkan proses belajar.
Coba
bayangkan Indonesia tidak ada semangat untuk belajar. Untung ada UN,
mereka jadi belajar.
Jika tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengapa harus menjadi indikator kelulusan?
- Harus. Tapi kan tidak semuanya.
Dulu kan diprotes, akhirnya berubah, kewenangan pusat dalam
menentukan
kelulusan (lewat UN) hanya 60 persen. Sisanya sekolah.
Apakah peningkatan kualitas pendidikan itu sudah dilakukan sesuai keputusan MA?
- Sudah kami lakukan.
Hasilnya?
- Ya, ada perbaikan-perbaikan
yang kami lakukan. Guru kami latih, kami tingkatkan pendidikannya.
Sarana-sarana kami perbaiki. Memang belum 100 persen.
Ujian sudah standar nasional. Bagaimana dengan fasilitas dan sarana, kapan akan distandarkan?
-Berangsur-angsurlah. Itu
langkah yang sedang kami lakukan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau
tidak ada ujian, Negara kita tidak akan pernah maju.
Ini seperti tidak adil, sekolah yang berkualitas bagus diuji menggunakan standar yang sama dengan sekolah-sekolah terpencil?
- Ya, itu mau kami lihat, sejauh
mana itu tidak tercapai. Pemetaan tercapai dan tidak tercapai itu
setiap
tahun ada. Itu dijadikan evaluasi kami.
Ada pandangan UN yang dilakukan pemerintah itu illegal lantaran pemerintah belum melaksanakan pening katan mutu pendidikan?
- Biar dia ngomong begitu.
Keputusan tidak melakukan UN sebelum ada perbaikan, sudah kami
lakukan.
Kami sudah lakukan perbaikan. Ini juga kan atas persetujuan DPR. Tidak
mungkin ada
anggaran Rp 600 miliar (anggaran UN 012) keluar tanpa
persetujan DPR.
Bagaimana hasil UN selama ini?
- Hasil UN bisa digunakan untuk
evaluasi. Negara maju itu ada UN semua. Bank Dunia juga melihat
hasil UN
untuk menilai dan kemudian membantu kita meningkatkan kompetensi guru.
Semoga bermanfaat. Thanks.....
Sumber: http://www.prioritasnews.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar